"Banyak tantangan lain seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Perpindahan ibu kota harus diikuti upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan," katanya.
Dewi dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Negara mengaku sangat menyetujui pemindahan ibu kota karena dapat mengurai kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta dan meningkatkan perekonomian.
Menurutnya, semangat ASN untuk pindah ke IKN bisa diukur dari seberapa siapnya tempat baru itu setidaknya untuk kebutuhan hidup pokok.
“Para pejabat tentunya sangat berharap agar kebutuhan pokok hidup terpenuhi, dan bagi keluarga tentunya tempat tinggal yang layak untuk keluarganya, “ kata Dewi.
Dia menambahkan, bonus kinerja khusus dan tunjangan lainnya harus diberikan yang dapat menarik minat ASN.
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Ahmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, mendukung kebutuhan dasar seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain sudah direncanakan sejak awal dan akan siap dengan kepindahan ASN.
“Misalnya direncanakan rumah sakit berstandar internasional untuk kawasan pusat administrasi inti (KIPP), setelah itu kita juga akan bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang baik,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, peralihan ke IKN tahap pertama akan berlangsung pada 2024, dimana jumlah ASN, TNI, dan Polri akan dialihkan hingga 16.990 orang. (*/Tiara Reza)
.png)
